ELVIPS.COM - Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) mengimbau agar pemerintah selain melakukan audit investigasi juga melakukan audit forensik terhadap anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Hal ini perlu untuk membongkar hal-hal yang tidak benar di tubuh Petral.
Ketua Tim RTKM Faisal Basri mengatakan, tujuan dari melakukan audit investigasi dan audit forensik ialah untuk membongkar mafia migas yang disinyalir masih ada dalam praktik pengadaan minyak lewat Petral tersebut.
"Kami mengusulkan untuk Petral diaudit investigasi lalu diaudit forensik dalam rangka membongkar praktik-praktik mafia migas," tegas Faisal, saat konferensi pers pembubaran Tim RTKM, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (13/5/2015).
Namun, untuk eksekusinya, Faisal mengungkapkan bahwa Tim RTKM akan menyerahkan audit forensik tersebut kepada tim khusus. "Misalnya audit forensik, kan sudah diserahkan ke unit tim khusus," ujar faisal.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, dalam proses pembubaran Petral akan dilakukan likuidasi kemudian audit investigasi yang akan segera dilakukan oleh Pertamina.
Rini berpandangan, hal ini penting agar diketahui apakah operasional Petral selama ini memiliki kejanggalan-kejanggalan yang bertabrakan dengan penegakan hukum yang berlaku. Kalau memang terbukti hasil auditnya ditemukan pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke penegak hukum.
"Kita ingatkan audit investigasi juga penting, bukan hanya proses likuidasi saja. Jadi, harus betul-betul selesai dan hasilnya dapat diketahui secara transparan," pungkas Rini.
Sebagai informasi, proses likuidasi hingga audit investigasi ini ditargetkan rampung pada April 2016.
Menindaklanjuti Hasil Audit Petral
AUDIT forensik terhadap Pertamina Energy Trading Limited atau Petral menguatkan dugaan selama ini bahwa ada kongkalikong di dalamnya.
Permufakatan jahat itu telah diungkap dan kini giliran penegak hukum memastikan mereka yang bersalah tak lepas dari jerat hukum.
Sudah bertahun-tahun Petral ibarat borok yang dipelihara. Ia sumber penyakit, tetapi terus dibiarkan eksis oleh mereka yang punya kuasa. Di satu sisi ia menjadi penyebab mahalnya harga minyak yang memberatkan rakyat, tetapi di sisi lain menjadi sumber penghasilan para pihak tersebut. Tak cuma jutaan atau miliaran rupiah, Petral ialah lumbung uang triliunan rupiah untuk mereka-mereka yang berkuasa itu.
Tak percuma pemerintah menunjuk Kordhmentha, sebuah perusahaan auditor asal Australia, untuk mengaudit forensik Petral yang sudah dibubarkan pada Mei 2015. Audit yang dilakukan empat bulan sejak 1 Juli 2015 dengan periode audit mulai 1 Januari 2012 sampai 31 Mei 2015 tersebut mencuatkan tiga temuan.
Pertama, ada pengaturan volume minyak mentah dan BBM oleh Petral kepada perusahaan minyak nasional.
Kedua, ada kebocoran informasi rahasia dalam proses pengadaan seperti patokan harga dan volume minyak impor di Petral. Temuan ketiga, ada pihak eksternal di luar manajemen Pertamina dan Petral Group yang membuat harga minyak ke Indonesia menjadi lebih tinggi. Saking hebatnya pihak eks ternal, mereka bisa memengaruhi pengembangan bisnis, mitra, dan negosiasi.
Kita patut menyambut positif sikap pemerintah kali ini yang tampaknya tak main-main terhadap pengelolaan tata niaga minyak.Ada keseriusan, ada pula keberanian untuk melakukan bersih-bersih terhadap kekotoran di Petral yang sudah berkarat karena sangat lama dibiarkan.
Audit forensik terhadap Petral merupakan bentuk keseriusan dan keberanian itu. Namun, ia tak cukup hanya berhenti di situ. Harus dipastikan bahwa hasil audit forensik tersebut bukan sekadar temuan tanpa makna, melainkan mesti ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Harus dipastikan bahwa hasil audit forensik bukanlah akhir, melainkan awal dari reformasi tata kelola minyak dan gas yang sekian lama karut-marut.
Hasil audit forensik yang tak menyebutkan siapa saja yang mengeruk untung dari kongkalikong Petral tersebut ialah pertanyaan besar yang harus dijawab seterang-terangnya. Itulah tugas penegak hukum. Mereka harus mampu menjawab pertanyaan pelik yang muncul dari hasil audit forensik, yakni siapa yang selama ini bermain di Petral. Juga, siapa pihak eksternal yang begitu berkuasa hingga Pertamina, Petral, dan pemerintah masa lalu seakan bertekuk lutut menuruti segala kemauannya.
Kita menyambut baik pihak Pertamina yang berjanji untuk terbuka terhadap tindak lanjut dari hasil audit forensik tersebut. Kita juga mengapresiasi tekad mereka untuk melakukan penelitian internal karena seperti dikatakan Dirut Pertamina Dwi Sutjipto, ada orang-orang internal Pertamina yang kurang kooperatif selama masa audit. Ada kesan ada sesuatu yang hendak mereka sembunyikan untuk menjaga kebusukan tetap tersembunyi di ruang gelap.
Kita juga menyambut positif kesiapan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas patgulipat di Petral. Kita pun mendesak hasil audit forensik itu segera diserahkan ke KPK sehingga KPK bisa selekasnya menyelisik, menyelidik, dan menyidik.
Meski hasil audit forensik tak membeberkan jumlah kerugian negara akibat permainan kotor di Petral, kita berani memastikan nilainya berukuran mega. Karena itu, tidak ada secuil pun alasan untuk menempatkan hasil audit tersebut sebagai dokumen semata. Ia harus menjadi pintu masuk untuk membongkar habis praktik culas itu dan menyeret para pelakunya ke balik penjara.
Pembubaran Petral Catat Penghematan USD103 Juta
Pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) menghasilkan penghematan USD103 juta.
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan akibat pembubaran anak usahanya ini, membuat semangat perseroan, pasalnya selain mencatat penghematan sebesar USD103 juta, Pertamina juga memerangi losses lainnya sehingga total efisiensi sampai bulan September menjadi USD430 juta.
"Penghematan dari pembubaran petral sudah dapat USD103 juta. dan semangat yang ada di petral diikuti semangat-semangat lain seperti kita memerangi loses, seperti kita pengadaan-pengadaan lain, totalnya kita bisa efisiensi USD430 juta sampai September ini," kata Dwi, saat konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Hasil Audit Investigasi dan Audit Forensik Petral Wajib Diekspose
Koalisi Masyarakat Sipil yang concern pada isu-isu terkait Migas dan Pertambangan, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung langkah Presiden yang memerintahkan Menteri ESDM untuk melakukan audit investigasi menyeluruh atas Pertamina Enegy Trading Ltd (Petral).
Maryati Abdullah, Koordinator PWYP Indonesia mengatakan, langkah audit mutlak dilakukan untuk mengungkap beragam dugaan penyimpangan impor minyak mentah dan kebocoran anggaran Negara selama ini.
Lebih lanjut Maryati menjelaskan, audit tersebut terkait manajemen, pengelolaan anggaran, impor minyak mentah serta pengelolaan aset-aset. Maryati berharap, nantinya hasil laporan kedua audit itu jangan hanya menjadi dokumen semata, namun harus dilakukan ekspose publik dan ditindaklanjuti ke ranah hukum.
Hal tersebut, menurut Maryati, agar memberikan kepastian kepada publik dan mengembalikan kepercayaan publik atas penegakan hukum di sektor Migas.
"Karenanya, kami berharap hasil audit investigasi dan audit forensik itu harus membuka tabir sesungguhnya praktek-praktek yang ditengarai sebagai mafia migas dan juga untuk mengetahui kemana saja aliran ‘rente’ impor minyak mentah selama ini mengalir. selama ini," katanya, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (17/5).
Seperti yang dilansir Menteri ESDM pada Jumat (15/5) lalu, tiga bulan pertama sejak peran Petral digantikan Pertamina Integrated Supply Chain (ISC) dalam impor minyak mentah, ada penghematan sebesar 22 juta dolar AS. Jika dirata-ratakan dengan tingkat kebutuhan dan harga yang relatif sama, maka dalam setahun bisa dicapai penghematan sebesar 88 juta dollar AS (mencapai 1,14 Triliun Rupiah, dengan Kurs 1 USD= Rp13.000).
Maryati menambahkan, tim audit investigasi dan audit forensik juga hendaknya sudah melibatkan sejumlah ahli baik dari kalangan internal maupun independen.
"Kami meminta tim audit juga melibatkan penegak hukum seperti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," tegas Maryati.
Maryati menjelaskan, melalui audit investigatif dan audit forensik, maka perbaikan tata kelola impor minyak mentah dapat diperbaiki secara sempurna, dan jangan sampai menimbulkan mafia ‘rente’ baru, yang merugikan sumber daya publik.
"Tata kelola impor minyak mentah harus dijalankan setransparan dan akuntabel mungkin, publik harus dapat mengawasi dan mengakses informasi. Peran DPR juga harus diperkuat dalam melakukan pengawasan, karena DPR juga berperan penting dalam menentukan alokasi pembiayaan atas subsidi energi setiap tahunnya,” jelasnya.(ehs)
Sumber:
www.metrotvnews.com
www.indopetronews.com
www.metrotvnews.com
www.indopetronews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar