Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, penerapan PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah diatur mekanismenya supaya tidak memberatkan dunia usaha di sektor properti, khususnya bagi konsumen.
"Nanti akan ada Peraturan Direktur Jenderal supaya memberi kepastian konsumen. Jadi pajaknya dibayar di muka. Ini yang kami sosialisasikan agar konsumen tidak khawatir karena ini bukan pembayaran ekstra tapi dibayar di muka," tegas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (13/5/2015).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015, dari beberapa daftar barang mewah yang dikenakan PPh Pasal 22, salah satunya rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.
Untuk apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi.
Bambang menjelaskan, pemungutan PPh tersebut dapat diperhitungkan dalam pajak tahunan saat penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak pada tahun berikutnya. Sehingga kekurangan bayar dapat tertutupi oleh PPh ini.
"Contohnya, beli apartemen Rp 5 miliar lalu dikenakan PPh 5 persen misalnya Rp 100 juta. PPh ini bisa dimasukkan ke SPT Maret 2016, kemudian jika ada kurang bayar pajak Rp 200 juta, tapi sudah bayar PPh Rp 100 juta, maka kurang bayar tinggal sisanya," terang dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy menambahkan, dalam implementasi PPh 22, pengembang akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk penyusunan Surat Edaran dan lebih bersahabat dengan dunia usaha. "Karena masyarakat tidak perlu khawatir karena pungutan PPh ini bisa diperhitungkan di pajak tahunan (SPT)," jelasnya. (Fik/Gdn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar