PILKADA.OR.ID - FULL AHOK Interview KABAR TOKOH Tv One 24 Agustus 2016 - AHOK Saya Dari Kecil PERCAYA DIRI dialog bersama gubernur DKI sebagai cagub petahana.
Buka-bukaan Ahok soal Peluang Cagub dan Cawagub
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan maju melalui jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Pria yang akrab disapa Ahok itu sebelumnya berencana maju melalui jalur perseorangan dengan calon wakil gubernur Heru Budi Hartono.
Namun pada halalbihalal relawan Teman Ahok, Rabu (27/7/2016) malam, Ahok kembali menyinggung nama Djarot Saiful Hidayat, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ahok kembali menegaskan ia cocok berpasangan dengan Djarot dalam memimpin ibu kota. Bahkan, kata dia, awalnya Ketua UmumPDI-P Megawati Soekarnoputri tidak akan mengajukan Djarot sebagai calon wakil gubernurnya dahulu. Saat itu, Megawati memilih kader lainnya, Boy Sadikin untuk berdampingan dengan Ahok.
"Saking dekatnya aku sama Bu Mega, aku ngotot bilang enggak cocok (sama Boy), aku cocoknya sama Djarot. Aku sudah kenal Djarot begitu lama, pas aku Bupati Belitung Timur, Pak Djarot jadi Wali Kota Blitar," kata Ahok.
Kini, lanjut dia, Megawati heran mengapa Ahok tak kembali berpasangan dengan Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia lebih memilih berpasangan dengan Heru.
Kepada Megawati, Ahok mengaku ingin kembali berpasangan dengan Djarot. Namun Megawati tak memberikan Djarot jika ia maju melalui jalur perseorangan. Sebab, ada mekanisme partai politik yang harus dilalui.
"Dari dulu Bu Mega sudah tahu aku suka sama Djarot kok. Bayangkan dulu aja Bu Mega aku ajak ribut buat pertahanin Djarot. 'Ini Ahok gimana gitu lho, dulu dia mau Djarot, saya dilawan juga' begitu kata Bu Mega," kata Ahok.
Dengan demikian, Ahok berencana kembali menemui Megawati dalam waktu dekat. Dalam pertemuan itu, Ahok akan melaporkan bahwa dirinya sudah memutuskan maju melalui jalur partai politik.
Ahok juga akan menceritakan keputusannya memilih Heru karena relawan Teman Ahok harus memasukkan nama calon wakil gubernur di dalam formulir dukungan calon perseorangan. Kemudian, apakah Ahok jadi berpasangan dengan Heru?
"Ya saya tanya, Pak Heru berani enggak? Dia bilang, kalau perintah bapak, saya ikut. Meaki sebenarnya Pak Heru kan masih muda, pertimbangannya kalau jadi cawagub, harus berhenti dari PNS," kata Ahok.
Ia pun menyerahkan hal ini sesuai keputusan partai politik pendukung serta relawannya.
Kronologi Pembelian Lahan Sumber Waras Menurut Pihak Rumah Sakit
Pihak Rumah Sakit Sumber Warasmemberikan penjelasan terkait proses pembelian lahan rumah sakit yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham Tejanegara, mengatakan, proses jual beli mulai dilakukan pada pertengahan Mei 2014.
Ketika itu, pihak RS Sumber Waras mengetahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberitakan telah membeli lahan RS Sumber Waras senilai Rp 1,7 triliun.
"Pada pertengahan Mei 2014, kami melihat running text bahwa Ahok (sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) telah membeli RS Sumber Waras senilai Rp 1,7 triliun," ujar Abraham di RS Sumber Waras, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).
Padahal, menurut Abraham, pihak RS Sumber Waras ketika itu tidak pernah menawarkan lahan mereka atau pun berhubungan dengan Pemprov DKI.
"Kami pada dasarnya tidak pernah menawarkan lahan RS Sumber Waras kepada Pemprov DKI," kata Abraham.
Sebab, sejak November 2013, RS Sumber Waras tengah melakukan pengikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama (CKU).
Dalam perjanjian jual beli, kata dia, PT CKU akan menjadikan lahan tersebut sebagai wisma susun.
Namun, karena dalam waktu yang ditentukan PT CKU tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, maka proses jual beli pun dibatalkan.
Selain itu, proses jual beli pun dibatalkan karena Pemprov DKI tidak mengizinkan pembangunan wisma susun tersebut.
Hal itu disampaikan Ahok saat bertemu dengan pihak RS Sumber Waras yang hendak mengonfirmasi pemberitaan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.
"Pada waktu pertemuan tersebut (dengan Ahok), Pak ahok mengatakan bahwa pada dasarnya dan tidak mungkin perizinan itu diubah karena sampai saat ini DKI masih kekurangan rumah sakit," tutur Abraham.
Menurut Abraham, pihak rumah sakit hendak menjual sebagian lahannya untuk melakukan peremajaan.
Pada saat itulah Ahok menawarkan agar RS Sumber Warasmenjualnya kepada Pemprov DKI.
"Di situlah Pak Ahok bilang, 'Kenapa lahan tersebut enggak dijual saja ke pemprov DKI tetapi dengan satu syarat dijual dengan harga NJOP?'," kata Abraham.
Akhirnya, tanah yang hendak dijual kepada PT CKU itulah yang dijual RS Sumber Waras kepada Pemprov DKI.
Mulanya, selain pembelian dengan harga NJOP, pihak RS Sumber Waras pun meminta harga beli bangunan senilai Rp 25 miliar. Namun, Pemprov DKI tidak menyetujuinya.
"Pada 17 Desember 2014 terjadi penandatanganan akta pelepasan hak dari RS Sumber Waras ke Pemprov DKI. Di dalam akta tersebut, harga tanah sesuai NJOP yang menganut pada PBB tahun 2014, yaitu Rp 20.755.000. Kedua, bangunan senilai Rp 25 miliar," papar Abraham.
Setelah bernegosiasi, pihak RS Sumber Waras pun mengabulkan permintaan Pemprov DKI dengan membatalkan harga pembelian bangunan.
Pemprov DKI pun membeli lahan seluas 36.410 meter persegi itu pada akhir 2014. "Jumlah tepatnya Rp 755.689.550.000, kita terima di rekening kita yang di Bank DKI, ditransfer," sebut Abraham.
Lahan yang dijual kepada Pemprov DKI ini merupakan lahan sayap kiri yang dimiliki RS Sumber Waras. Sementara itu, bagian sayap kanan RS Sumber Waras memilik sekitar 3,3 hektare.
Dalam sertifikat hak guna bangunan, lahan tersebut atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras.
Menurut Abraham, total lahan seluas 69.888 yang terdiri dari dua bidang tanah itu hanya memiliki satu lembar PBB.
Abraham mengaku tidak mengerti perihal tersebut karena pemerintah yang mengatur itu.
"Itu yang mengatur dari pemerintah dan kita tidak tahu kenapa jadi satu, itu sudah berjalan sejak 1970, tidak pernah berubah," kata dia.
Ahok: Rizal Ramli Silahkan Buat Alasan Tertulis Stop Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokmengaku punya kewenangan setara menteri.
Pernyataan itu dilontarkan Ahok menanggapi kritik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menilainya sebagai pembela pengembang proyek reklamasi.
"Anda juga jangan lupa ya, gubernur DKI setara dengan menteri, undang-undang yang tulis. Ini undang-undang mengatakan khusus gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Ahok menyatakan, pihaknya meminta Menko Maritim membuat alasan tertulis penghentian reklamasi Pulau G kepada Presiden Jokowi. Sebab reklamasi mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995, bukan keputusan menteri.
"Kalau Anda mau buat buat alasan, mau ciptakan alasan hebat pun silakan. Orang pintar kok, doktor kok, kalau saya kan tidak doktor. Tolong kasih saya alasannya tertulis," ujar Ahok.
Ahok membantah membela pengembang. Dia bahkan berjanji akan menyetujui penghentian reklamasi pulau G jika Rizal Ramli membuat surat tertulis ke presiden.
"Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan, bukan lho. Jangan dipelintir-pelintir bahasa saya ya. Bagi saya kalau Anda ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas, biasanya Kepres dibatalin, saya ikut, pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada tiga menteri, masa gubernur enggak mau ikut," kata Ahok.
Ahok pun menilai Rizal Ramli tak pantas melontarkan pertanyaan dirinya sebagai Gubernur DKI atau karyawan pengembang proyek reklamasi.
"Kalau dia ngomong kayak gitu, menurut saya tidak pantas. Ngomong kalimat 'ini gubernur atau karyawan Podomoro.' Kalau gue karyawan Podomoro, gue udah kenakan (kontribusi tambahan) 15 persen, bos," ucap Ahok.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar