ELVIPS.COM - Dalam sebuah wawancaranya dengan Surat Kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mulai berani angkat suara soal klaim China atas Laut China Selatan. Pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta China untuk berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya.
Sikap keras yang ditunjukkan Jokowi ini bukan tanpa alasan, Indonesia bakal menjadi salah satu negara yang dirugikan akibat aksi sepihak China yang menggambar sembilan titik wilayah baru hingga memasuki perbatasan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika itu terjadi, maka China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik RI.
"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," tegas Jokowi, Senin (23/3) lalu.
Langkah agresif yang diambil China ini membuat Indonesia cukup was-was. Apalagi, perairan Natuna sebagian kecil di antaranya masuk dalam zona yang diklaim.
Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.
Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.
Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat. Hal itu diungkap analis politik Victor Robert Lee, di mana Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.
Victor mengaku punya bukti, bahwa ada permintaan resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.
"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.
Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.
Lantas, apa tindakan TNI menghadapi klaim China tersebut?
Untuk memperkuat klaim mereka atas Laut China Selatan, China membangun pangkalan militer yang megah dan besar di Kepulauan Spratly. Meski mendapat protes dari negara-negara yang bersengketa, China bergeming dan tetap mengerahkan kapal-kapal perangnya untuk mengamankan wilayah tersebut.
Kondisi ini membuat TNI mulai memperhitungkan potensi konflik di Laut China Selatan, apalagi kian merembet ke Natuna. Lebih dari 20 ribu personel TNI dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.
Indonesia juga membangun pangkalan militer bari di sekitar Batam. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah masuknya tindakan sepihak yang dilakukan China di perbatasan Indonesia.
Minggu ini, Indonesia sudah mengerahkan tujuh kapal perangnya ke kawasan Natuna. Ketujuh KRI tersebut untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.
"Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).
Namun Laksamana Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.
Tak hanya Angkatan Laut yang menyiagakan pasukan di sekitar Natuna. Memanasnya kondisi di sekitar Laut China Selatan juga membuat Angkatan Udara ikut terlibat. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru meningkatkan intensitas berpatroli di wilayah perbatasan Indonesia.
"Situasi di Laut China Selatan semakin memanas, dan Indonesia perlu hadir di sana. Makanya dilakukan Operasi Baruna Nusantara," kata Komandan Lanud Roesdin Nurjadin Pekanbaru, Riau, Marsma TNI Henri Alfiandi, Selasa (10/11).
Bahkan tahun depan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru akan lebih meningkatkan intensitas patroli perbatasan. Saat ini segala sarana dan pra sarana sedang dipersiapkan.
"Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Itu yang patroli adalah Pesawat Hawk dan F-16," jelas Hendri.
Kenapa TNI perlu menyiagakan pasukan di Laut China Selatan?
TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut telah menggerakkan sejumlah pasukan ke sekitar Natuna. Tak main-main, mesin perang yang dikerahkan pun tergolong canggih, sejumlah KRI dilengkapi peralatan canggih yang bisa mendeteksi kapal tak dikenal yang mendekati lokasi tersebut.
Sumber merdeka.com di internal TNI mengungkapkan, ada kabar pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan militer sebuah negara di Laut Natuna. Tidak main-main, yang nekat melintasi batas laut tersebut adalah sebuah kapal selam.
Informasi tersebut membuat sejumlah pasukan, baik dari TNI Angkatan Laut maupun Angkatan Udara diperintahkan bersiaga. Mereka yang akan mengambil cuti akhir tahun dibatalkan, dan tidak ada tentara yang boleh berlibur sembari menunggu perintah dari atasannya masing-masing.
Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama M Zainuddin menyatakan tidak ada upaya pengamanan berlebihan terhadap Laut Natuna. Sejauh ini, kapal-kapal perang yang berada di sekitar lokasi hanya menggelar patroli rutin.
"Kita tetep patroli, tidak ada penerobosan di sana," tegas Zainuddin saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (10/11).
Dari hasil patroli yang dilakukan Angkatan Laut, tidak ada tanda-tanda upaya melakukan pelanggaran wilayah yang dilakukan angkatan laut dari negara lain, termasuk China. Dia malah menyebutkan berita- berita yang beredar hanya memanaskan situasi.
Hal yang sama juga diungkapkan Korps Marinir TNI AL. Tidak ada upaya untuk menyiagakan pasukan di sekitar Laut Natuna.
"Itu hanya kesiap-siagaan biasa. Ramai medsos aja. Sejauh ini masih soft," ungkap sumber internal Marinir kepada merdeka.com.
Akan seperti apa sengketa yang tak kunjung usai di Kepulauan Natuna. kita lihat saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar