Empat Poin Hasil Kesepakatan Islah Golkar

ELVIPS.COM - Partai Golkar dari dua kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie telah mencapai kata islah. Penandatanganan islah disaksikan seluruh pengurus dua kubu beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Adapun yang menandatangani kesepakatan itu adalah masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal, Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Agung Laksono dan Zainudin Amali. JK selaku inisiator islah khusus tersebut ikut menandatangani.

Berikut empat poin kesepakatan dalam islah khusus Partai Golkar demi bisa menjadi peserta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak:

Pertama, setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkarke depan, sehingga ada calon kepala daerah yang diajukan. Kedua, setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan pilkada serentak 2015, baik provinsi maupun kabupaten kota.

Ketiga, adapun calon yang diajukan maupun kriteria yang disepakati bersama. Terkahir, untuk mendapatkan calon yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dariPartai Golkar ditandatangani oleh DPP Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demi Islah, Kubu Aburizal dan Agung Harus Jalani Enam Ronde

Perseteruan dua kubuPartai Golkar kini sampai pada kata islah. Namun kedua kubu harus menempuh jalan panjang sebelum sampai kata tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut jalan damai dua kubu partai berlambang pohon beringin ini berlangsung cukup panjang. Sebagai juru runding, JK mengungkapkan enam ronde harus dilalui kedua kubu.

"Tiga kali ARB, tiga kali Agung Laksono, dan di situ tercapai kata sepakat menyatukan," ujar Wapres JK di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

JK mengatakan kesepakatan damai ini dalam rangka kepesertaan Partai Golkar dalam pilkada Serentak yang dilaksanakan pada akhir 2015 mendatang.

"Ini untuk mengabungkan upaya tetap satu menghadapi pilkada karena dengan pilkada kita menghadapi partai lain. Kalau kita pecah bagaimana menghadapi partai lain," terang JK.

JK berharap islah khusus ini, Golkar akan tetap eksis dan dapat memajukan calon-calon pimpinan daerah. "Kita ingin melihat masa depan Golkar tetap eksis dan kita punya jutaan kader yang tetap eksis," ucap JK.

Sekjen Golkar Kubu Agung: Pertemuan di Rumah JK Bukan Islah Kepengurusan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali menyebut pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden RI sekaligus politisi senior PG, Jusuf Kalla (JK), Sabtu (30/5/2015) sore ini, bukanlah perdamaian atau islah anatara kepengurusan partai pimpinan Agung dan Aburizal Bakrie atau Ical.

Menurutnya, pertemuan ini hanya penandatanganan kesepakatan bersama kepengurusan partai agar bisa mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Hanya penandatanganan kesepakatan untuk bisa ikut pilkada saja, bukan islah kepengurusan," ujar Zainudin.

Pertemuan ini bukan islah atau peleburan kedua kepengurusan karena proses gugatan di lembaga peradilan masih berlangsung.

Adapun isi kesepakatan yang akan ditandatangani kedua kubu di antaranya membentuk tim bersama, membuat kriteria calon kepala daerah dan sepakat pihak yang menandatangani dan mengajukan calon kepala daerah ke KPU adalah kepengurusan yang memegang SK Menkumham, yakni kepengurusan kubu Agung Laksono.

Agung Laksono: Khusus untuk Pilkada Mari Golkar Bersatu

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menghadiri sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menerima gugatan kubu Ical, di Jakarta Timur, Senin (18/5/2015). Putusan yang dibacakan hakim Teguh Satya Bhakti, pengadilan membatalkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Hakim menilai Menkum HAM tak berwenang menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar yang dianggap multitafsir.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, mengungkapkan kubunya siap bersatu demi mengikuti pilkada serentak yang digelar Desember 2015 mendatang.

"Khusus pilkada, mari kita bersama-sama," ujar Agung saat berpidato dalam acara penandatangnan islah khusus di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Selain agar bisa mengikuti pilkada serentak, Agung mengatakan masih ada persoalan lain yang belum selesai, misalnya terkait persoalan hukum, yakni proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kepengurusan partai.

Namun Agung mengatakan kedua kubu telah sepakat agar mengesampingkan persoalan dasar tersebut. Menurutnya kepesertaan Golkar dalam pilkada serentak tersebut adalah hal yang mendesak.

"Ada persoalan dasar yang belum selesai. Dan itu sama-sama kita hormati," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.